Bye Uang Kertas, PNS China Akan Digaji Pakai Uang Digital

yuan digital

Era digitalisasi ekonomi dan keuangan terus menunjukkan perkembangannya. Terlebih pasca pandemi Covid-19 . Perilaku transaksi masyarakat semakin bergeser ke arah online seiring dengan pembatasan mobilitas sosial (social distancing).

Ambisi dalam promosi mata uang digital di Negeri Tirai Bambu pun terus berlanjut.

Untuk diketahui, China telah lebih dulu mendorong masyarakatnya agar bisa segera mengadopsi penggunaan mata uang Yuan Digital. Ini diproyeksikan menjadi sistem pembayaran default China dalam 10 hingga 15 tahun ke depan.

Yuan Digital (eCNY) merupakan mata uang digital yang diluncurkan oleh bank sentral China, Bank Rakyat Tiongkok. Mata uang ini memiliki nilai yang sama dengan ekuivalen analognya, yaitu CNY atau RMB.

China telah melakukan uji coba penggunaan eCNY sejak 2019 lalu. Tahun ini, eCNY mulai diperkenalkan secara global lewat ajang Olimpiade Musim Dingin 2022.

Turis yang berkunjung selama penyelenggaraan ajang olahraga internasional itu dapat menggunakan eCNY sebagai metode pembayaran.

Berbeda dengan cryptocurrency seperti Bitcoin, eCNY tidak bergantung pada blockchain karena dikeluarkan langsung oleh bank sentral negara.

Transaksi eCNY juga tidak melibatkan pihak ketiga, dalam hal ini bank, sebagai penyalur dana. Bahkan, pada kondisi tertentu ada transaksi yang tidak dikenakan biaya tambahan.

Di sisi lain, masyarakat pun tidak perlu repot beradaptasi dengan uang digital baru ini. Sebab, cara penggunaan eCNY tidak jauh berbeda dengan sistem pembayaran seluler atau kartu kredit secara umum.

Penggunaan eCNY dapat meningkatkan efisiensi dan memacu inovasi layanan keuangan di negaranya.

Hanya saja, sejumlah pakar teknologi di China mengemukakan, mata uang digital turut berpeluang membuka bentuk baru pengawasan pemerintah dan kontrol sosial.

Namun sayang,  laporan transaksi eCNY menunjukkan pergerakan yang kurang signifikan. Bank Rakyat Tiongkok mencatat, aplikasi resmi eCNY memiliki 261 juta pengguna pada akhir 2021.

Dari situ, terdapat lebih dari CNY100 miliar (sekitar Rp215 triliun) telah berpindah tangan dalam total 360 juta transaksi eCNY per 31 Agustus lalu. Angka-angka itu termasuk jumlah kecil apabila dibandingkan dengan populasi dan kekuatan ekonomi China.

Penggunaan eCNY diperkirakan baru akan tumbuh signifikan setelah perluasan uji coba beberapa waktu ke depan rampung.

Selama pertengahan 2022, pemerintah memperluas uji coba dengan menyasar kota-kota di Fujian, sebuah provinsi di pantai selatan China yang terkenal akan perdagangan internasionalnya.

Namun, respons penduduk setempat mengisyaratkan penolakan. Mereka tidak melihat urgensi untuk mencoba bentuk pembayaran digital yang baru.

Pasalnya, sebagian besar dari mereka sudah terbiasa menggunakan layanan pembayaran seluler, seperti Alipay milik raksasa teknologi Alibaba dan WeChat Pay dari raksasa game dan sosial Tencent.

Perlu diketahui, masyarakat di kota-kota besar China umumnya telah beralih dari menggunakan uang tunai ke menggunakan Alipay dan WeChat Pay sejak beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan laporan Daxue Consulting per akhir 2021, sekitar 64 persen masyarakat China telah menggunakan sistem pembayaran seluler. Untuk penduduk kota, angkanya mencapai 80%.

Strategi Promosi eCNY Masih Berlanjut

Kabar terbaru dari media lokal di China menyebutkan bahwa sebuah kota di China timur berencana untuk membayar pegawai sektor publik seluruhnya dalam mata uang digital alias eCNY.

Kota Changshu menjadi salah satunya. Ia merupakan kota berpenduduk 1,5 juta orang di Jiangsu akan mulai membayar pegawai negeri.

Juga, orang-orang yang bekerja untuk lembaga publik dengan yuan digital mulai bulan depan, menurut Shanghai Securities Journal, afiliasi dari kantor berita negara Xinhua.

Langkah ini juga akan mempengaruhi guru sekolah, staf medis, teknisi, jurnalis untuk media resmi, dan karyawan perusahaan negara. Langkah ini menandai langkah besar untuk mempromosikan penggunaan mata uang digital, juga dikenal sebagai e-CNY.

Beijing mulai menjajaki potensi mata uang digital berdaulat pada tahun 2014, dan pengujian pertama sistem dimulai di kota-kota percontohan seperti Shenzhen, Suzhou, Xiongan, dan Chengdu pada tahun 2020.

China telah mencoba mempromosikan secara agresif penggunaan mata uang digital terpusat dan bahkan melihatnya sebagai alat yang memungkinkan untuk membantu mematahkan hegemoni dolar AS.

Tetapi tiga tahun kemudian masih menghadapi banyak rintangan, termasuk kapasitasnya yang terbatas untuk menyelesaikan transaksi.

Keterbatasan lain adalah preferensi publik untuk platform pembayaran digital populer seperti WeChat Pay dan Alipay, yang dimiliki oleh perusahaan induk South China Morning Post, Alibaba.

Pemerintah daerah telah mencoba mempromosikan mata uang digital dengan mendorong bisnis dan utilitas publik untuk menerimanya, sementara beberapa telah meluncurkan uji coba skala kecil untuk menggunakannya untuk membayar subsidi pemerintah.

Changshu telah menggunakannya sejak Juni tahun lalu untuk melakukan pembayaran lembur senilai 2,5 juta yuan (US$363.000) kepada sekitar 4.900 pegawai perusahaan negara,

Changshu juga menggunakannya untuk beberapa subsidi seperti pembayaran ke perusahaan teknologi tinggi, transportasi untuk pegawai pemerintah daerah dan biaya perumahan.

Pada bulan Februari, pemerintah provinsi Jiangsu meluncurkan rencana untuk memperluas penggunaan yuan digital pada tahun 2025.

Langkah-langkah tersebut termasuk penggunaannya untuk pengadaan pemerintah, pembayaran pajak, jaminan sosial, biaya pendidikan dan kesehatan.

Masih harus dilihat apakah rencana Changshu akan diperluas ke bagian lain provinsi tersebut.

Beijing mengatakan yuan digital akan membantu melindungi privasi orang karena platform pembayaran elektronik tidak lagi memiliki akses ke informasi tentang transaksi.

Namun, itu akan memberikan informasi real-time kepada pemerintah tentang semua transaksi yang dilakukan oleh individu dan perusahaan, meningkatkan kekhawatiran di kalangan analis asing.

Kabar tersebut menjadi perbincangan hangat di dunia maya. Beberapa pengguna internet mengatakan membayar pegawai negeri dengan mata uang digital dapat membantu membendung korupsi oleh pejabat, tetapi yang lain mempertanyakan apakah orang yang lebih tua dapat mengatasinya.

Sejauh ini yuan digital terutama digunakan di dalam negeri.

Namun, beberapa ekonom percaya bahwa sanksi Barat terhadap Rusia setelah serangannya terhadap Ukraina – termasuk larangan penggunaan sistem pembayaran internasional Swift – telah mendorong China untuk mempercepat pengembangan yuan digital .

Sementara itu, Darryl Chan Wai-man, wakil kepala eksekutif otoritas monterey Hong Kong, mengatakan dalam sebuah forum pada hari Sabtu bahwa kota tersebut bekerja sama dengan Bank Rakyat China untuk mengadakan uji coba penggunaan yuan digital.

Uji coba untuk pembayaran lintas batas sehingga penduduk dari Hong Kong Kong dan Greater Bay Area dapat menggunakannya untuk perjalanan, biaya hidup, dan konsumsi eceran.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*