Ini Kata Kemlu soal RI Batal Piala Dunia U-20

Jubir Menteri Luar Negeri Teuku Faizasyah. Dok Rahajeng Kusumo

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI buka suara terkait batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Juru bicara Kemlu Teuku Faizasyah menyebut masalah ini sudah selesai dan dunia sudah menyadari posisi Indonesia dalam kasus tersebut.

“Saya kira internasional menyadari sepenuhnya posisi kita, terkait isu konflik antara Israel dan Palestina. Masyarakat internasional juga sangat menyadari bagaimana kita memposisikan diri, di mana Indonesia mendukung Palestina,” kata Faizasyah di Kemlu, Rabu (5/4/2023).

“Kita perlu melihat reputasi internasional Indonesia sebagai gambaran utuh, bukan berdasarkan kasus tunggal,” tambahnya.

Sebelumnya Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) resmi mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Keputusan itu disampaikan FIFA melalui situs resminya pada 29 Maret 2023 lalu.

FIFA tak mengungkap alasan secara pasti pembatalan Indonesia menjadi host. Federasi hanya menyebut RI gagal karena “situasi yang terjadi saat ini”.

Sebagaimana diketahui, masalah muncul karena banyak pihak menolak masuknya tim sepak bola Israel saat Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik formal, dan RI juga memberikan dukungan untuk Palestina, sehingga hal ini memicu penentangan lokal.

Banyak pihak yang membenarkan penolakan ini melalui Peraturan Menteri Luar Negeri (Pemenlu) Nomor 3 Tahun 2019, tentang larangan penerimaan Israel di tempat resmi, pelarangan lagu kebangsaan serta mengibarkan bendera atau mengenakan atribut-atribut terkait Negara Yahudi tersebut. Faizasyah menyebut permenlu sendiri disiapkan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan hubungan luar negeri.

“Kalau dicermati lagi, pada era awal reformasi dan otonomi daerah, banyak pemerintah daerah-daerah yang melakukan kegiatan internasional dan itu tidak diatur sehingga menimbulkan masalah. Misalnya, ada daerah yang menjajaki pinjaman luar negeri, sementara kita mengetahui untuk urusan pertahanan, hubungan internasional, urusan keuangan menjadi kewenangan pusat,” jelasnya.

“Jadi untuk menghindari terjadinya miss atau kesalahan dalam pengelolaan hubungan negeri dengan pemerintah daerah, dikeluarkan pedoman. Saya garis-bawahi ini sifatnya pedoman. Dari sedemikian banyak pasal terkait pedoman, akan juga diberikan mengenai Israel dan Taiwan. Namun pedoman itu berlaku untuk pemerintah daerah, bukan dalam kerangka internasional,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*